Rabu, 23 Maret 2011

REVIEW PAJAK ORANG PRIBADI DAN ORANG ASING




















BUKU REVIEW PAJAK ORANG PRIBADI DAN ORANG ASING
PENULIS: IRWANSYAH LUBIS, SE.,M.Si
PENERBIT: SALEMBA EMPAT

Senin, 21 Maret 2011

KREATIF GALI SUMBER PAJAK


































BUKU: KREATIF GALI SUMBER PAJAK
PENERBIT: PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO (KOMPAS GROUP)
PENULIS: IRWANSYAH LUBIS, SE.,M.Si

PELAPORAN PPN & PPnBM




















BUKU: PELAPORAN PPN DAN PPnBM
PENERBIT: PT.GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA (KOMPAS GROUP)
PENULIS: IRWANSYAH LUBIS, SE.,M.Si

Senin, 28 Desember 2009

INTANGIBLE PROPERTY

BUKU AKUNTANSI DAN PELAPORAN PAJAK










Buku Akuntansi Dan Pelaporan Pajak diterbitkan PT. Elex Media Komputindo (Gramedia Group), 394 hal, Des 2009 oleh Irwansyah Lubis, SE.,M.Si dengan editor Rayendra. L. Toruan dari PT. Elex Media Komputindo (Gramedia Group)

Buku Akuntansi Dan Pelaporan Pajak adalah sebuah buku praktis yang lengkap dirancang untuk membantu anda mempelajari akuntansi dan pelaporan pajak secara all taxes, dimana outputnya menghasilkan informasi yang akurat, menggambarkan kegiatan usaha sebenarnya dan akuntability pelaporan pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku pada saat ini.

Buku ini bermanfaat bagi perusahaan (multi corporation), usahawan, profesional, expatriate (orang asing), orang pribadi (pegawai swasta, PNS) terutama konsultan, akuntan publik untuk meriew terlebih dahuhu pembukuannya apakah telah sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dapat mencari solusinya

Buku ini menguraikan:
 Laporan Keuangan yang disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally accepted accounting principles) dan undang-undang pajak.
 Laporan keuangan yang disajikan mencerminkan kejujuran perusahaan, menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya, bebas dari keberpihakan, mencerminkan kehati-hatian, mencakup semua hal terutama yang material.
 Transaksi akuntansi badan usaha, orang pribadi, pajak pertambahan nilai (PPN), withholding taxes. Dan teori dasar tentang: Associated companies, transfer pricing, tax treaty, hubungan istimewa, merger, konsolidasi, akuisisi, valuta asing.
 Langkah-langkah terperinci dalam menghitung, menyetor dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang akurat.
 Langkah-langkah terperinci dalam menghitung, menyetor dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21/26 dan PPh pot/put yang akurat.
 Langkah-langkah terperinci dalam menghitung, menyetor dan pelaporan SPT Masa PPN dan PTLL yang akurat.

Penulis menyertakan beberapa contoh study kasus akuntansi yang menarik agar memperoleh gambaran jelas dan terperinci mengenai praktek, perhitungan dan pelaporan pajak secara all taxes, agar mempermudah pembaca dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang yang terbaru dan ketentuan perpajakan tahun 2009.

Tujuan penulisan buku ini:
 Mempermudah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban berbangsa dan bernegara, yang merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mendukung dan meningkat penerimaan pajak.
 Adanya rasa kepastian bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan bila telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally accepted accounting principles), undang-undang pajak dan telah sesuai dengan keadaaan kegiatan usaha yang sebenarnya.
 Terhindar dari masalah dan sanksi perpajakan pada saat ini dan masa akan datang.
 Terhindar perencanaan dan pegelolaan pajak yang keliru atau melanggar hukum).
 Pada akhirnya buku ini bermanfaat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai tujuan budgeter secara voluntary (kesadaran).

Buku Akuntansi Pelaporan Pajak ini diharapkan dapat dijadikan pegangan yang mudah dan praktis bagi masyarakat baik mahasiswa, dosen atau pengajar, praktisi, konsultan, pengusaha, pimpinan manajemen dan pengamat perpajakan. Semoga buku ini bermanfaat sebagai literatur dunia akademis pada umumnya dan dunia praktisi perpajakan pada khususnya.

Khususnya kepada orang tua Rahmansyah Lubis, SH (mantan PT. Pertamina), ibu Rosliana Tambunan, BA (mantan BPDSU), Prof. DR. Ir. Usman Nasution (mantan Rektor UISU), Prof. Drs. Abubakar Lubis, MSi (BPPT), Prof. DR Maharani Hasanah MS Lubis (IPB), Ir.Mohammad Dolok Lubis, Msc, (Arsitek/Dosen), mertua Drg. Asfan Bahri SpRKG. (USU), abang Mula Tua Lubis, SE.,M.P (BNI 46), adik Lily Mardiah Lubis, SH.,SpN (Notaris)., abang Drs. Ardiansyah Lubis (PT. Arun LNG) dan istri Drg. Nani Khairany (Pemda DKI) serta anak Fazliana Khairunisa Irwandani lubis & Haliza Khairunisa Irwandani lubis terima kasih banyak atas dukungannya.

Kepada para Pimpinan dan rekan kerja Dosen di Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Udayana Bali, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana Bali, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, STEKPI, Universitas Pakunan Bogor, Universitas Mpu Tantular Jakarta, LP3I Denpasar Bali, seluruh rekan kerja di Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Akuntan Publik Drs. Tasnim Ali Widjanarko, ipar Ir, Drs. Bram Sijbers., RC (Akuntan di Belanda) menyampaikan terima kasih banyak.

BUKU AKUNTANSI DAN PELAPORAN PAJAK




















PENERBIT PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO (GRAMEDIA GROUP)
DESEMBER 2009
HAL 394

CATATAN EDITOR PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO RAYENDRA L. TORUAN:
Pajak yang kita setorkan ke kas negara—pajak pribadi/per orangan, badan usaha/ pajak perusahaan, dan pajak organisasi—dihimpun dan dikumpulkan di “jantung negara”. Jantung negara yang kemudian memompakannya ke semua jaringan dan sendi-sendi negara.
Kelangsungan kehidupan suatu negara dapat terlaksana dengan baik berkat dana yang berasal dari masyarakat. Biaya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sesungguhnya bertujuan untuk mencapai keserjahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat yakni wajib pajak (WP). Semua biaya pembangunan dicatat secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan pemerintah.
Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah mengelola penggunaannya. Tanpa pajak yang berasal dari masyarakat, pemerintah tidak mungkin menyelenggarakan pembangunan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai otoritas untuk memaksa—sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan—masyarakat untuk membayaran pajak yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.
Dengan memiliki “otoritas memaksa” sebagian petugas pajak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya dengan tidak baik. Hal itu bisa terjadi karena sebagian wajib pajak tidak memenuhui kewajibannyanya—sebagaimana mestinya dan keliru atau lalai dalam mencatat transaksi, khususnya yang berhubungan dengan pajak. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang tentu saja harus berpihak kepada kepentingan pemerintah/negara/bangsa bukan pada kepentingan pribadi.
Kenapa wajib pajak seperti pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik? Sebagian anggota masyarakat dan pengusaha menilai produk undang-undang dan peraturan perpajakan tidak kondusif. Sebagian lagi anggota masyarakat beranggapan bahwa urusan pajak sungguh berbelit-belit dan membutuhkan waktu. Bahkan ada wajib pajak dan petugas (oknum) menempuh jalan pintas dengan bekerja sama yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak.
Pajak yang dihimpun melalui kas negara sepenuhnya diigunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran itu digunakan untuk membiayai pembangunan yang berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meski wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa (kontraperstasi) secara langsung, namun negara memberi perlindungan bagi setiap warga negara—termasuk orang yang suka mengemplang pajak.
Oleh karena itu, setiap orang, badan usaha (perusahaan) atau organisasi wajib membayarkan pajak atas penghasilan yang didapatkan. Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan pajak merupakan transaksi finansial yang dicatat berdasarkan akuntansi yang kemudian disusun sebagai laporan pajak. Jika pendapat para ahli akuntansi dan penulis buku ini disarikan maka akuntansi pajak dapat diartikan sebagai suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi seperti perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa, dan profesional yang berpenghasilan.
Seperti kita ketahui bahwa pada tiap laporan akuntansi maka kita dapat mengetahui informasi ekonomi dari suatu entitas—badan usaha, perusahaan, organisasi yang mempunyai kekayaan sendiri. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak-pihak di dalam organisasi itu sendiri (internal) maupun pihak-pihak di luar organisasi (eksternal).
Manajemen suatu badan/organisasi merupakan pemakai informasi dari kalangan internal. Informasi akuntansi ini dimanfaatkan oleh manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas usaha yang dilaksanakan pada waktu-waktu mendatang. Sedangkan pengguna informasi dari kalangan eksternal organisasi adalah pemakai eksternal yang berkepentingan langsung terhadap informasi
akuntansi—seperti investor dan kreditor—dan pemakai eksternal yang tidak berkepentingan langsung—seperti analis ekonomi, pegawai, dan instansi-instansi pemerintah.
Sesuai UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (4) Laporan Akuntansi Pajak
bertujuan agar wajib pajak orang pribadi dan organisasi, badan udaha/perusahaan, dan organisasi yang menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi SPT Tahunan Pajak penghasilan dengan laporan keuangan yang serupa dengan neraca dan perhitungan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
Menurut Gunadi (2003), tujuan utama dari penyajian laporan keuangan akuntansi pajak adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak, dan menentukan besarnya DPP dalam PPN dan PPn BM. Dalam sistem self assesment, wajib pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu penghitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak (administrasi), terutama dalam aktivitas pemeriksaan, bahkan penyidikan pajak.
Depok, 17 November 2009